Perbandingan Sistem Pemerintahan Inggris dengan Sistem Pemerintahan Indonesia

No	Parlementer Inggris	Indonesia
1	Kekuasaan Eksekutif	Kekuasaan Eksekutif
	a.Kepala negara eksekutif atau	a.Dilaksanakan oleh seorang presiden
	pemerintahan dipimpin oleh	b.Selain kepala negara, juga kepala
	seorang perdana menteri	pemerintahan
	b.Perdana menteri adalah ketua	c.Presiden dan wakil presiden dipilih
	partai politik pemenang pemilu	oleh rakyat melalui pemilu, bukan
	c.Memimpin kabinet dan partai	bukan dari partai pemenang
	mayoritas	d.Presiden berhak memilih kabinetnya
	d.Penghubung raja	e.Menyetujui RUU
	e.Memimpin majelis
2	Kekuasaan Legislatif	Kekuasaan Legislatif
	a.Parlemen dapat menjatuhkan	a.Dilaksanakan oleh DPR/DPD, yaitu
	kabinet dengan mosi tidak percaya	mengawasi jalanya pemerintahan
	b.Anggota kabinet berasal dari	dan mengajukan RUU
	anggota parlemen, jadi kabinet	b.DPR dapat menyetujui dsn menolak
	bertanggung jawab kepada	perjanjian internasional
	parlemen/legislatif	c.Legislatif dipilih rakyat secara langsung
	c.Setelah menjadi menteri,	melalui pemilu
	kedudukan sebagai anggota	d.Anggota MPR mengangkat dan mem-
	parlemen tidak dilepas	berhentikan presiden dan wakilnya
		sesuai pengawasan rakyat dan berba-
		gai kelembagaan
3	Kekuasaan Yudikatif	Kekuasaan Yudikatif
	a.Kepala negara bukanlah kepala	a.Dilaksanakan oleh MA (Mahkamah
	pemerintahan. Kepala negara	Agung)
	adalah seorang Raja/Ratu, bisa pula	b.Ketua MA dipilih oleh para hakim dan
	seorang presiden untuk dinegara	hakim agung diusulkan oleh KY (Ko-
	lain	misi Yudisial) kepada DPR untuk dise-
	b.Jika terjadi perselisihan antara ka-	tujui dan disahkan presiden
	binet dengan parlemen, kepala	c.MA memiliki wewenang kasasi final
	negara berhak membubarkan par-	dalam suatu perkara
	lemen	d.MA berwenang membatalkan atau
	c.Tidak bertanggung jawab atas kebi-	menyatakan tidak sah putusan hakim
	jaksanaan kabinet	yang tidak sesuai UU
	d.Menunjuk formatur kabinet dan	e.Impeachment dilakukan oleh MK
	membubarkanya bila negara meng-	(Mahkamah Konstitusi)
	hendaki	f.MK berhak mereview UU
	e.The kingdom do no wrong, raja se-
	bagai kepala negara tidak dapat di
	salahkan